Kontradiksi Pendidikan di Malang: Antara Label ‘Unggulan’ dan Nasib 19 Ribu Anak Putus Sekolah

MALANG – Di balik gemerlap prestasi dan label sekolah unggulan yang bertebaran di Kabupaten Malang, tersimpan sebuah realitas pahit yang kontras. Hingga saat ini, tercatat sekitar 19 ribu anak di wilayah ini masih menyandang status putus sekolah. Angka ini menjadi “lampu kuning” bagi pemerataan akses pendidikan di Bumi Kanjuruhan.

Zulham Ahmad Mubarok, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang, menyoroti adanya fragmentasi atau pembelahan kualitas pendidikan yang sangat lebar. Menurut politisi PDI Perjuangan ini, fokus pemerintah selama ini cenderung terjebak pada program-program simbolis yang belum menyentuh akar masalah.

“Bantuan seragam atau program sekolah rakyat memang baik, tapi itu hanya permukaan. Kalau si anak sudah kehilangan minat sekolah atau terpaksa bekerja karena himpitan ekonomi, solusinya tidak bisa parsial. Harus kolaboratif,” ujar Zulham saat ditemui di Pendopo Agung Malang, Kamis (12/2/2026).

Zulham juga menyinggung soal efisiensi anggaran. Dari total Rp1,6 triliun dana pendidikan, sebagian besar habis untuk gaji dan belanja rutin, sehingga pembangunan fisik sekolah seringkali terbengkalai. Ia mengusulkan agar perbaikan gedung sekolah diserahkan ke dinas teknis agar anggaran pendidikan bisa fokus pada peningkatan mutu guru.