Malang, Rawamedia.com – Jagat maya tengah ramai membicarakan rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang tahun 2025. Seorang pengguna akun X (sebelumnya Twitter) dengan nama Nanang Wafer (@afifamr) membagikan sebuah thread yang disebutnya sebagai “unboxing APBD Kota Malang 2025”. Unggahan tersebut sontak menarik perhatian warganet, karena menyoroti sejumlah pos anggaran yang dianggap tidak masuk akal.
Dalam unggahannya, Nanang mempertanyakan alokasi Rp19,4 miliar untuk program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, di mana sebesar Rp16,8 miliar justru habis untuk kegiatan bimbingan teknis (bimtek). “Dari 19,4 M, 16,8 M habis untuk bimtek??” tulisnya sambil menandai beberapa akun pejabat dan media lokal.
Tak berhenti di situ, ia juga menyoroti anggaran pengelolaan drainase sebesar Rp48 miliar dan peningkatan sistem Rp24 miliar. Namun, menurutnya kondisi di lapangan masih saja terjadi banjir. “Anggaran drainase 48M, peningkatan sistem 24M, tapi kenyataan di lapangan masih banjir??” tulis Nanang.
Sementara itu, untuk pemeliharaan dan pembangunan jalan, tercatat ada Rp12 miliar untuk pemeliharaan serta Rp9 miliar untuk pembangunan. Namun, ia menilai perbaikan jalan kerap terlambat. “Di lapangan harus nunggu korban dulu baru dibenerin, itupun seadanya,” kritiknya.
Pos anggaran lain yang tak luput dari sorotan adalah Dinas Perhubungan, dengan total Rp68,5 miliar. Menurut Nanang, Rp49 miliar di antaranya dialokasikan untuk pembangunan tempat parkir. “Dan gonggg… anggaran dishub 68,5M, breakdown penerbitan izin & bangun tempat parkir 49M sendiri,” cuitnya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti program terkait ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran yang hanya dianggarkan Rp20 ribu, serta pengembangan jaminan sosial tenaga kerja yang juga disebut-sebut hanya senilai Rp20 ribu. “Aku gak ngerti apa yang ada di pikiran pembuat APBD ini,” ujarnya heran.
Selain itu, Nanang mempertanyakan pula anggaran protokoler dan rumah tangga kepala daerah senilai Rp3,3 miliar, serta anggaran fasilitas komunikasi pimpinan sebesar Rp7,1 miliar. Bahkan, ia juga menyinggung insentif rapat KUA-PPAS sebesar Rp300 juta, dan penyusunan naskah akademik senilai Rp103 juta. “Padahal ada anggaran hire staf ahli, are you joking me?” tulisnya.
Puncaknya, Nanang mengaku prihatin karena anggaran untuk penelitian dan analisis data justru relatif kecil. “Dan yang bikin nangis, anggaran penelitian & analisa data sekecil ini, tandanya benar-benar kota ini gak memprioritaskan buat maju, cuma buat kenyang sendiri,” tulisnya menutup thread.
Respons Publik
Thread tersebut mendapat ribuan tayangan dan ratusan interaksi dari warganet. Banyak yang mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran dan mendesak pemerintah daerah memberikan klarifikasi. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan resmi dari Pemerintah Kota Malang terkait sorotan netizen tersebut.
